Tanggapan Anggota DPR Terkait Pemindahan Ibukota

MediaTribrata – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan pemerintah harus mengajukan enam undang-undang baru untuk dibahas dengan DPR terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang harus segera diajukan,” ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8). Mardani mengatakan enam undang-undang yang harus diajukan oleh pemerintah untuk dibahas terdiri dari empat revisi undang-undang dan dua rancangan undang-undang. 

Lebih lanjut, politikus PKS ini menegaskan pemindahan ibu kota bukan hanya wilayah eksekutif. Ia berkata DPR dan MPR juga memiliki kewenangan untuk membahas pemindahan ibu kota. Selain itu, Mardani juga mengaku tidak sepakat jika percepatan pemindahan ibu kota dilakukan dengan cara menabrak aturan dan mengabaikan kewenangan. Ia berkata hal itu akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

“Karena ketika kita tidak good governance nanti yang terjadi adalah abuse of powerdan peluangnya nanti akan muncul,” ujarnya.

“Kita tidak bisa menggadaikan proses pembangunan yang sangat strategis ini kepada pihak ketiga sementara kita tidak tahu kontraknya seperti apa,” ujar Mardani.

Di sisi lain, Mardani menegaskan PKS belum mengambil sikap soal pemindahan ibu kota. Sejauh ini, PKS hanya mengingatkan pemindahan ibu kota harus sesuai prosedur agar presiden tidak melanggar UU.

Lebih dari itu, Mardani kecewa dengan cara Jokowi meminta izin kepada publik untuk memindahkan ibu kota saat sidang tahunan MPR. Sebab, ia menyebut Jokowi tidak merinci aturan apa saja yang telah disiapkan untuk mewujudkan rencananya tersebut.

“Ini negara ini harus hidup berlandaskan aturan prosedur yang baku, tidak bisa tiba-tiba. Salah besar cuma dengan permintaan informal,” ujar Mardani.