Trotoar Bagi Gubernur DKI Jakarta Harus Fungsional

MediaTribrata – Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali menegaskan kalau trotoar yang ada di Jakarta harus bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Yaitu, tidak hanya untuk akses pejalan kaki, namun juga untuk kegiatan ekonomi.

“Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Nah kita akan menata, tidak semua tempat nantinya dibagi antara pejalan kaki dengan kegiatan ekonomi,” ungkapnya.

“Jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL (pedagang kakai lima), trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak,” lanjutnya.

Beliau memberi penjelasan, tidak hanya peraturan PUPR yang memungkingkan trotoar bisa multifungsi. Menurutnya, kota-kota modern di dunia pun memungkinkan trotoarnya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan selain berjalan kaki.

Kegiatan-kegiatan ini juga akan ditentukan oleh ukuran dan wilayah trotoar yang menjadi lokasi.

Penggunaan trotoar bagi PKL merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Aturan ini menurutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Aturan lain yang terkait menjadi rujukan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 7 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.