ICW Memberi Pendapat Tentang Revisi UU KPK

MediaTribrata – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana melihat, banyak kesalahan yang dilakukan dalam pengesahan tersebut. Dia pun mengungkapkan kecewa dengan apa yang terjadi hari ini.

“Kita nilai, dari sisi formilnya cukup bermasalah, karena tidak masuk Prolegnas 2019. Terakhir revisi KPK masuk di 2017. Berarti ada sesuatu yang harus dijelaskan oleh DPR, kenapa ini begitu cepat, padahal perencanaannya cukup masalah,” ujarnya.

Selain itu, masih kata dia, dari segi substansinya. Di mana hampir seluruh yang disepakati, baik yang disusun DPR, disetujui pemerintah, ataupun hari ini, semuanya dipastikan akan memperlemah pemberantasan korupsi.

“Memang kalau dilihat dari naskah yang sudah beredar di tengah masyarakat, bisa dipastikan ini banjir judical review, ketika tingkat judical review dalam sebuah pasal itu meningkat di Mahkamah Konstitusi, berarti ada permasalahan di undang-undang tersebut. Yang kita pandang dari sisi akademis, sangat mudah kita perdebatan,” jelas Kurnia.

Dengan celah-celah seperti ini, maka bukan hanya ICW, tetapi banyak pihak akan ramai-ramai datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang tersebut.

“Ketika masyarakat berbondong-bondong mengajukan JR ke MK, maka seharusnya DPR dan pemerintah malu karena membuat legislasi yang tidak berkualitas. Pasti banyak (pihak ke MK), isu ini bukan hanya ICW saja,” katanya.