Presiden Jokowi Keluarkan Aturan Larangan Mudik, Polda Sumut Siapkan Imbauan Humanis

MEDAN – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan aturan baru perihal larangan bagi masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman.

Larangan ini pun mendapat respons oleh Polda Sumatera Utara (Sumut).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, kepolisian akan menggencarkan imbauan-imbauan terhadap masyarakat yang hendak melakukan mudik.

Imbauan soal mudik ini, menurut Tatan, akan terus dilakukan dengan mengedepankan cara humanis.

“Tetap kita kedepankan imbauan dengan cara-cara yang humanis. Kita juga minta bantuan tokoh masyarakat dan media untuk menyampaikan imbauan ini,” ujarnya, Selasa (21/4/2020).

Lanjut Tatan, virus corona masih menjadi ancaman saat ini bagi Indonesia, termasuk di Sumut.

Salah satu penyebab terjadi penularan adalah ketika masyarakat bepergian dan tidak tahu ternyata berinteraksi dengan orang yang sudah terpapar.

“Karena itulah, perlu kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk mematuhi larangan mudik ini.

Memang saat ini umat islam akan menghadapi bulan Ramadan dan selanjutnya merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Namun, karena saat ini virus corona sedang menjadi pandemi yang penularannya bisa terjadi pada setiap orang, maka lebih baik tidak mudik,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui saat ini di Indonesia sudah ada 6.760 orang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) yang terdeteksi.

Dari jumlah tersebut, 590 orang telah meninggal dunia dan 747 lainnya dinyatakan sembuh.

Angka tersebut diperkirakan semakin meningkat karena adanya warga mudik.

Tentang larangan mudik, hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

“Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN.

Namun Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar,” kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak mudik sehingga penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, larangan mudik sudah dikeluarkan, maka salah satu skenario yang diambil adalah menutup akses jalan tol.

Hal ini sempat dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Daerah Kemenhub Budi Setiyadi pada Senin (20/4/2020) kemarin.

Menurutnya, alternatif ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencegahan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, baik menggunakan transportasi umum maupun pribadi.

“Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, kendaraan prihadi, dan sepeda motor yang mudik. Nanti kalau dilarang akan diberlakukan demikian (penutupan jalan tol),” katanya di Jakarta. (sumber berita & gambar : medan.tribunnews.com)

Jangan lewatkan..